Berbedaketika UUD 1945 belum diamandemen yang menyebutkan Indonesia berdasar atas hukum ( rechstaat ), tidak berdasarkan kekuasaan belaka ( machtstaat ). "Karena negara kita berdasarkan hukum, maka Peraturan/UU harus selaras dengan Pancasila dan konstitusi (UUD Tahun 1945)," kata Prof Maria dalam Seminar Nasional yang digelar Asosiasi Adabeberapa jenis kebijakan yang disoroti, di antaranya kebijakan ekonomi negara, kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat. termasuk memberikan tempat di posisi yang tidak ada hubungan dengan keahlian utama dari orang-orang pertahanan dan kemanan ini," katanya. Ini 28 kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi yang berkesan otoriter sesuai Pancasilamenjadi ujung tombak ideologi sekaligus landasan dasar dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara bagi segenap bangsa Indonesia. Pancasila juga mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia sebagi bangsa yang berdaulat. Sesuai bunyi ke-lima butir Pancasila yang mengatur seluruh sendi kehidupan yakni: 1. Banyakkebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat. Periode inilah saat dimana Indonesia mengalami era Demokrasi Terpimpin dan juga mengalami era Transisi dari Orde Lama ke Orde Baru. Selanjutnya dalam rangka menata kembali kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, maka pada tanggal 20 Kebijakanyang ada harus sesuai dengan arti nilai-nilai dalam masarakat agar mudah dalam pengimpletasiannya. Pemerintah tidak memberikan ijin kepada pemilik modal untuk mendirikan bangunan dan perusahaan di suatu kota. Terdapat penolakan dan protes dari masyarakat karena perusahaan atau pabrik yang akan didirikan dapat mencemari lingkungan wirausaha percaya bahwa kesuksesan atau kegagalan sebuah usaha tergantung pada.

kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan pancasila